Kabar Terkini

Iklan

Iklan

EKONOMI

Bogor Raya

Advertising

Iklan

Subscribe Here

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

OPM Semakin Brutal, Bukti Pemerintah Tak Bertindak Tegas

Dibaca 0 kali


Oleh: Fathimah Adz (Penulis Buku, Seorang Guru,Pemerhati Sosial dan Remaja)

Kondisi di Papua kembali dibuat tak kondusif. Itu lantaran, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengeluarkan ultimatum.

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.[2] Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Ultimatum tersebut disampaikan pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2/2019). Setidaknya ada 7 poin ultimatum yang Egianus kepada pihak Indonesia. Satu di antara ultimatum berisi ancaman tembak kepada warga non-Papua yang masih ada di Nduga. Karena warga sipil non-Papua dianggap TPNPB sebagai anggota TNI / Polri yang menyamar.

Selain itu, Egianus yang menyebut dirinya Panglima Kodap III Ndugama, menegaskan bahwa TPNPB tidak akan pernah berhenti perang sampai ada pengakuan kemerdekaan Papua dari RI.
1. Perang kami TPNPB kodap III Ndugama tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat untuk Penentuan Nasip sendiri
2. Perang kami tidak akan pernah berhenti sampai pengakuan kemerdekaan Papua.
3. Kami minta kepada pemerintah Indonesia tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua hanya dengan kontak senjata.
4. Kami TPNPB/OPM tidak mintah pembangunan dan bama seluru masyarakat 32 Distrik Kab Nduga minta Merdeka.
5. Seluruh Tanah Ndugama dari ujung sampai ujung manusia Rambut Lurus Warna kulit putih adalah musuh utama TPNPB Kodap III Ndugama karena banyak anggota TNI/POLRI pria, wanita yang selama ini menyamar ibu Guru suster dan tukang Bangunan bahkan sopir taksi kami akan tembak.
6. Kami harap Pos TNI yang bertugas di Distrik Mbua segera hentikan operasi di perkampungn masyarakat.
7. Sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan semua warga sipil non Papua kosongkan dearah Kabupaten Nduga. kalau sampai masih ada kami akan tembak.

Semakin Dibiarkan,Semakin Brutal.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmi Fauzy mengatakan pemerintah sudah tidak bisa lagi ragu-ragu dalam mengatasi apapun gerakan yang mengarah pada kemerdekaan Papua. Karena keberadaan Papua sebagai wilayah sah dari Republik Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dunia internasional juga secara terbuka mengakui legalitas dan kedaulatan Indonesia di Papua. Tetapi gerakan Papua merdeka di satu sisi juga semakin menguat, baik domestik maupun yang dialkukan oleh kelompok diaspora melalui advokasi di dunia internasional.

"Jadi pemerintah tidak bisa lagi ragu-ragu, harus tegas. Usaha yang dilakukan peemrintah Indonesia selama ini belum komprehensif," kata Helmi saat dihubungi Republika. (Republika.co.id)

Pemerintah tidak bisa lagi memandang enteng pergerakan yang dilakukan kelompok tersebut yang cenderung selalu hadir di setiap event internasional. Sehingga usaha mereka menunjukkan masih eksisnya gerakan Papua merdeka semakin menguat di level internasional. Kemudian, lanjut Helmi, untuk memperkuat posisi pemerintah secara domesti di Papua, harus dilakukan evaluasi terhadap operasi yang selama ini dilakukan. Direktur Imparsial, Poengky Indarti mengatakan pemerintah harusnya serius menyembuhkan luka hati orang Papua.  Karena eksistensi gerakan Papua merdeka tidak hanya menimbulkan gangguan keamanan. Tetapi juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

Dimana Pemerintah Yang Akan Melindungi Rakyatnya?.

Indonesia punya lembaga negara seperti Badan Intelejen Negara (BIN) tapi kita seperti tidak punya intelejen. Indonesia punya aparat tentara tapi kita seperti tidak punya prajurit tentara. Indonesia punya polisi tapi kita seperti tidak punya polisi pengayom keamanan dalam negeri. Kita seperti TIDAK PUNYA PEMERINTAH. Akan kelihatan punya semua di atas itu jika sudah berurusan dengan umat Islam.

Apa kerja intelejen sekarang ini kalau mau jujur? . Mereka sibuk menginteli umat Islam terutama para ulamanya, Habaibnya dan para ustaznya di masjid-masjid. Mereka sibuk mengintip rakyat Indonesia yang tidak pilih petahana. Mereka buat cerita seram bahkan berbau pornografi. Mereka buat narasi seolah-olah umat Islam yang gak pilih petahana mau menggantikan pancasila, mau makar, mau ganti NKRI, dan lain sebagainya.

Sekarang yang terjadi PEMBANTAIAN di Papua. Kok intelejen kita tidak bisa mendeteksinya sedini mungkin sehingga terjadi pembantaian sadis? Mana kerja BIN? Apakah para anggota BIN sibuk semua di tanah jawa sehingga kekosongan intelejen di tanah Papua? Ini signal Allah buat para intelejen kita yang disebut dengan intelejen melayu.Ini signal Allah bagi kita bangsa Indonesia terutama bagi pemerintah kita dengan jajarannya serta aparatur keamanannya. Kemana kalian dengan kasus ini? Jangan hanya sibuk dengan mempersekusi umat Islam. Akibatnya bisa fatal. Umat Islam tidak bisa membalas tapi balasan itu datang langsung dari Allah untuk mengingatkan kelalaian kalian.

Pemerintah yang sahlah yang diharapkan rakyat untuk mengatasi dan menjaga keamanan negeri ini.  Sebagaimana dalam hadits yang disabdakan Nabi. hadits yang perlu diangkat kembali untuk mengingatkan kaum muslimin pada kedudukannya, adalah hadits yang mulia Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- sebagai pujian terhadap sosok penguasa yang dibai’at kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum Allah, melindungi harta, kehormatan dan darah kaum muslimin, ialah al-Imâm yakni al-Khalifah, berdasarkan sabdanya –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- yang mulia; dari Abu Hurairah –radhiyaLlâhu ’anhu- dari Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

“Pemimpin adalah Junnah. Dimana orang orang berperang (Melawan musuh )dibawahnya dan berlindungan dengan kekuasaan dibelakangnya”(HR Bukhori,Muslim,Ahmad,dan lain lain.)

Dalam kitab Ajhizat Dawlat al-Khilâfah disebutkan bahwa di antara kandungan hadits ini, di dalamnya terdapat penyifatan terhadap khalifah bahwa ia adalah junnah (perisai) yakni wiqâyah (pelindung). Dan Rasulullah SAW menyifati bahwa seorang al-Imâm (Khalifah) adalah junnah (perisai), yang artinya mengandung pujian atas keberadaan al-Imâm (Khalifah). Lalu,apakah pemerintah saat ini berhak mendapat pujian atas kelalaiannya menjaga umat dan Negara?

Mari kita berbenah sebelum adzab Allah lebih perih dan pedih datang kepada kita. Jangan lawan sunnatullah karena itu ketetapan Allah yang sudah pasti. Dan mari terus berjuang dalam menerapkan semua syariat dan hokum hokum Allah. Baik individu,masyarakat dan pemerintahan. Supaya Allah menurunkan berkah yang sangat melimpah untuk negeri ini. Negri yang sejahtera dibawah naungan system dan ideology islam.
Wallahu a’lam.


Berikutnya
« Prev Post
Artikel Sebelumnya
Next Post »