Kabar Terkini

Iklan

Iklan

EKONOMI

Bogor Raya

Advertising

Iklan

Subscribe Here

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Sentul City Ungkapkan Tidak Pernah Menahan Sertifikat Milik Warga

Dibaca 0 kali


BOGOR (Emsatu.com)– Ulah segelintir warga Sentul City yang tidak suka dengan Township Management yang diberlakukan PT Sentul City Tbk, membuat geram mayoritas warga yang tinggal di perumahan elit tersebut.

Pernyataan  Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho yang menyatakan 31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa, Padahal sudah membeli tanah di Sentul City sekitar 20 tahun lalu, dibantah keras oleh pihak Sentul City.

“Informasi itu bohong dan cenderung menyesatkan. Tunjukan kepada saya data 6 ribu warga yang belum memiliki sertifikat, jika mereka sudah tinggal di Sentul selama 20 tahun, Kami punya data lengkap berapa jumlah yang belum memiliki sertifikat,” ujar Legal PT Sentul City Tbk, Mitta Nasdik kepada wartawan di Sentul.

Selama belasan tahun dirinya bekerja di Sentul City, tentunya dia memahami betul jengkal demi jengkal persoalan yang berada di Sentul. Menurutnya, terdapat beberapa masalah mengenai mengapa Pembeli tanah dan bangunan di Sentul City belum mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas tanah dan bangunannya.

“Seperti yang berlaku pada umumnya, sebelum mendapatkan SHGB, pembeli harus terlebih dahulu melaksanakan penandatangan Akta Jual Beli (AJB) agar SHGB atas tanah dan bangunannya dibalik nama atas si pembeli,” kata Mita panggilan akrabnya.

Namun, lanjut Mita, ada beberapa pembeli yang terkendala antara lain karena hal-hal sebagai berikut, pertama pembeli keberatan membayar biaya-biaya AJB sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

“Salah satu contohnya, seperti yang terjadi pada ibu Deni Herliana yang berkeberatan membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB,” tuturnya.

Jumlah konsumen dengan permasalahan ini tidak lebih dari 20 orang. Tentunya sangat berbanding terbalik dengan pernyataan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya yang membuat stetmen di sejumlah media bahwa jumlah warga Sentul yang tidak memiliki sertifikat sampai 6 ribu, jumlah yang sangat fantastis kebohongannya jika ternyata data sebenarnya jauh dibawah itu.

“Pembeli yang telah diundang untuk melaksanakan AJB namun tidak memenuhi undangan. Konsumen dengan permasalahan ini tidak lebih dari 20 orang. Terdapat pembeli yang objek PPJBnya berupa kavling dan di dalam PPJB diatur mengenai kewajiban pembeli untuk membangun sebagai syarat pelaksanaan AJB namun Pembeli belum melaksanakan kewajiban tersebut sehingga belum melakukan AJB. Jumlah konsumen dengan permasalahan ini kurang lebih 400 orang,” beber Trimedi Notaris Rekanan Sentul City yang mendampingi Mita. (MTH)

Berikutnya
« Prev Post
Artikel Sebelumnya
Next Post »