Kabar Terkini

Iklan

Iklan

EKONOMI

Bogor Raya

Advertising

Iklan

Subscribe Here

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Duka Banten Dan Catatan Hitam Bagi Pemerintah

Dibaca 0 kali

 
Oleh : Fathimah Adz ( Pemerhati sosial dan dunia remaja)

Banten, 23 Desember 2018 berduka. Bencana tsunami tanpa gempa menerjang pada beberapa titik di wilayah pantai Selat Sunda. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Wawan irawan, menyatakan bahwa sementara ini pihak beliau tidak dapat menarik kesimpulan yang jelas terkait terjadinya tsunami secara tiba tiba. Apakah dari gunung Krakatau atau hal lain.
‘Kalau dari sisi kegempaan,jelas tsunami itu bukan karena letusan Krakatau. Tapi yang perlu kita cek disini apakah ada longsoran tubuh di Krakataunya sendiri ‘ ujar Wawan kepada salah satu wartawan,Ahad (23/12). Menurut Wawan, jika tsunami tersebut disebabkan oleh Gunung Krakatau, seharusnya terjadi longsor atau suara letusan yang sangat dahsyat terlebih dahulu.

Bencana tsunami ini menelan korban sebanyak 222 jiwa meninggal, 843 luka luka, dan 28 orang hilang. Akibat terjangan tsunami yang cukup dahsyat ini, sebanyak 558 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 60 warung kuliner hancu, dan 350 perahu nalayan mengalami kerusakan yang parah (BNBP,23/12).

Dari bencana alam di Banten dan Lampung,serta sejumlah bencana lainnya yang terjadi di tahun 2018, tentu membuat duka yang teramat dalam bagi segala pihak dan catatan kelam bagi pemerintah. Salah satu opsi kebijakan pemerintah yang mampu dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya banyak korban saat terjadi gempa adalah mitigasi. Juga mengaktifkan system peringatan dini terjadi segala bentuk bencana,membangun infrastruktur anti gempa,membudayakan langkah langkah antisipatif bagi masyarakat, pemerintah menyiapkan sumber daya yang cukup pasca gempa, menanggapi kedaruratan kesehatan,serta pemerintah dengan sigap memulihkan dan membangun kembali kembali bangunan bangunan yang telah rusak.
Mitigasi bencana kurang terlaksana.

Namun tak dapat dipungkiri, bahwa dalam mewujudkan semua program kesiap siagaan ini masalah anggaran selalu jadi kendala. Hal ini di perkuat dengan adanya penuturan dari menteri keuangan Sri Mulyani,bahwa tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah. Terutama saat terjadi banyak sekali bencana alam dan kecelakaan laut dan udara yang menimpa berbagai banyak pihak.

Dengan anggaran yang semakin menurun,maka upaya mitigasi yang membutuhkan banyak anggaran pun kian menurun pula. Sementara, bencana alam adalah sesuatu yang pasti terjadi dan membutuhkan penanganan yang cepat dan tanggap. Meski bencana alam tak dapat di prediksi, namun harus ada upaya mitigasi, dan persiapan pembangunan tempat tinggal para masyarakat kembali. Hal ini pun harus ditopang dengan anggaran yang mencukupi (Makasarterkini.id).

Kesiapsiagaan dan upaya mitigasi merupakan perencanaan awal terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah meminimalkan korban bencana alam dan kerusakan pelayanan umum seperti rumah sakit,dan lain lain.
Mitigasi bencana,tugas pemimpin Indonesia.

Akibat kurangnya upaya yang sigap dan tanggap dari pemerintah Indonesia,banyak korban jiwa dan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah. Hal ini harusnya tak terbengkalai,terutama menyangkut jiwa para rakyat.  Pemimpin yang punya kendali atas semua kekayaan alam di buminya,haruslah tak menjadikan anggaran sebagai penyebab tak maksimalnya menangani mitigasi bencana.

Tentu saja ini terjadi atas kurangnya meriayah atau mengayomi para rakyat dan sumber daya alam. Jika pemerintah mau mengelola sendiri sumber daya alam yang memenuhi setiap jengkal bumi Indonesia,maka akan sejahteralah bumi dan negri ini. Namun beginilah,Indonesia masih terlilit miliyaran hutang,dan melegalkan banyak kemudhorotan.

Bencana tidak timbul dengan sendirinya,kecuali disebabkan oleh dosa dan maksiat maksiat yang semakin merajalela. Betapa banyak kesyirikan dimana mana, tradisi yyang tak sesuai syariat islam seperti ngalap berkah, menumbalkan hewan untuk gunung atau laut, LGBT ,perjudian, narkoba,perzinahan, korupsi, dan lain lain yang menimbulkan murka Allah. Oleh karena itu sudah sepatutnya bencana ini kita jadikan sebagai renungan bagi kita,juga para pemimpin negri Indonesia. 

Banyak ayat ayat memerintahkan kaum muslimin untuk kembali menerapkan hokum hokum Allah secara sempurna,supaya tak memancing murka Allah dan murka bumi. Hokum ini meliputi segala bidang baik pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pergaulan, jual beli, muamalah, uqubat, kesehatan dan lain lain. Hukum-hukum ini tak akan terlaksana kecuali dengan adanya pemerintahan yang menerapkan seluruh syariat islam dalam system kenegaraan.

Sehingga sumber daya alam dapat kita kelola secara maksimal,tanpa harus menyewa pekerja dari asing. Dan hasil dari sumber daya ini dapat kita kembangkan untuk mensejahterakan rakyat miskin,putus sekolah,dan kelaparan. Sehingga tak ada catatan kelam bagi pemerintah yang menjalankan islam secara sempurna dalam system negaranya,karena tak ada bencana alam yang dibiarkan bahkan tak diurusi.

Dengan pemimpin dan system kenegaraan berbasis syariat islam ini,maka akan sejahteralah bumi. Pemimpin akan dengan sigap menyelamatkan korban,dan membangun kembali bangunan bangunan yang rusak, tanpa ada hambatan berupa menurunnya anggaran Negara. Dengan syariat islam,maka tak ada satupun celah untuk Allah menurunkan murkaNya. Yang ada hanyalah negri yang diberkahi,dengan tuhan yang maha Pengampun.
Wallahu a’lam bish showab.

Berikutnya
« Prev Post
Artikel Sebelumnya
Next Post »