Kabar Terkini

Iklan

Iklan

EKONOMI

Bogor Raya

Advertising

Iklan

Subscribe Here

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pemilik Lahan Imbas Interchange Kecewa Kepada Walikota Bogor

Dibaca 0 kali



BOGOR (Emsatu.com) - Warga para pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan interchange tol Jagorawi KM 42,5, Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, kecewa terhadap Pemerintah Kota Bogor khususnya Walikota Bogor Bima Arya dan Dinas PUPR. Karena hingga saat ini tidak membantu penyelesaian persoalan hilangnya akses jalan menuju ke lokasi lahan milik warga akibat adanya pembangunan interchange.

Hal tersebut diungkapkan para pemilik lahan usai rapat yang gagal digelar di PT Jasa Marga, Jakarta antara warga pemilik lahan, Pemerintah Kota Bogor, PT Jasa Marga, pengembang Sumarecon PT GSA dan lainnya.

"Rapat untuk membahas permasalahan yang hingga kini belum ada solusinya akhirnya batal digelar karena tidak hadinya Walikota dan Dinas PUPR.  Kami kecewa dengan tidak ada perhatiannya dari Pemkot Bogor tentang masalah ini," ucap Una perwakilan pemilik lahan didampingi H Salim Abdullah dan warga pemilik lahan lainnya.

Una menjelaskan bahwa rapat digelar di PT Jasa Marga atas perintah dari Kementrian PUPR untuk menyelesaikan kisruh hilangnya akses jalan ke lahan milik warga dan soal tapal batas. Namun dari jadwal rapat pukul 09.00, hingga pukul 10.30 WIB, pihak Walikota maupun Dinas PUPR tidak hadir, sehingga rapat akhirnya dibatalkan dan di skejule ulang. Namun demikian, sebelum rapat lanjutan nanti digelar kembali, warga meminta agar dilakukan terlebih dulu peninjauan ke lokasi lahan.

"Kami berharap semua pihak mau bersama sama ke lokasi lahan untuk mengetahui soal tapal batas dan solusi akses jalan ke lahan milik warga. Selain itu, untuk menghasilkan solusi terbaik, kami berharap agar semua pihak yang memiliki otoritas hadir pada rapat selanjutnya sehingga permasalahan ini terselesaikan dengan solusi terbaik," jelasnya.

Sementara, Lurah Katulampa, Taufik menuturkan, dirinya hadir di rapat bersama perwakilan Kecamatan. Tetapi karena dinas tehnis yang berhubungan langsung soal permasalahan ini, yaitu Dinas PUPR, tidak hadir dalam rapat, maka untuk rapat ditunda dan akan kembali di skejule ulang. "Intinya rapat ini untuk mencari solusi bagaimana soal akses jalan ke lahan milik warga itu. Kami berharap ada solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini," harapnya. (FDL)

Berikutnya
« Prev Post
Artikel Sebelumnya
Next Post »